Foto dokumentasi Indosuara dan CNA.
Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei pada Sabtu (20/6) mengundang 40 organisasi pekerja migran Indonesia (PMI) untuk berdialog bersama pasca perkelahian antarpekerja migran di bawah pengaruh alkohol di Stasiun Kereta Taichung pada Minggu (14/6) yang membuat sebelas warga negara Indonesia (WNI) ditangkap. Kegiatan yang dihadiri oleh Agustina Setyaningsih sebagai Analis KDEI Taipei tersebut diadakan di kantor sekretariat Ikatan Muslim Indonesia Taiwan (IMIT) di dekat ASEAN square.
Seperti yang dilansir dari CNA, dari 40 organisasi yang diundang, hanya 25 organisasi beserta perwakilannya yang hadir. Dialog yang dimulai pada pukul 7.30 malam tersebut bertujuan untuk memberikan imbauan bagi seluruh organisasi PMI untuk menjaga kerukunan bersama pasca perkelahian tersebut.
Agustina mengatakan KDEI ke depannya akan merencanakan kegiatan semacam ronda atau Siskamling (Sistem Kemanan Lingkungan) yang akan dipimpin langsung oleh KDEI beserta beberapa perwakilan organisasi pada jam rawan terutama setiap minggu kedua dan ketiga setiap bulannya.
Kegiatan diharapkan bisa mengurangi atau meniadakan perkelahian antarsesama PMI. Jam rawan yang dimaksud adalah pada pukul 02.00 dini hari hingga pukul 06.00 di ASEAN Square, tempat dianggap paling potensial jadi tempat berkelahi terutama setelah para PMI mengkonsumsi minuman alkohol dari diskotik di wilayah tersebut. Selain itu, kemudian dilanjutkan pada Minggu sore pukul 15.00 hingga 18.00 bertempat di stasiun kereta.
“Pada kegiatan SISKAMLING tersebut kami juga akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk terjun bersama. Kita membawa sirene mobil patroli dari kepolisian untuk membubarkan kelompok-kelompok pemicu perkelahian,” ujar Tina, sapaan akrab Agustina.
Acara juga diisi dengan dialog bersama antarpemuka organisasi yang menghasilkan beberapa poin pembahasan penting antara lain, KDEI diundang untuk bersama-sama hadir dalam rapat yang diselenggarakan oleh persatuan perkumpulan organisasi PMI di Taichung yang tergabung dalam Pekerja Migran Indonesia Taichung Peduli (PMITP) setiap tiga bulan sekali untuk membicarakan antisipasi kerusuhan, dan menjadwalkan piket bersama antarsesama organisasi.
Setiap ketua organisasi, sebagai pihak yang disegani, diharapkan untuk hadir dan mengikuti kegiatan Siskamling, ujar salah satu perwakilan organisasi.
Adapun salah satu perwakilan juga mengusulkan agar KDEI membuatkan satu grup bersama yang anggotanya adalah ketua-ketua organisasi di Taichung untuk memantau keadaan di lapangan dan menjadwalkan piket Siskamling bersama.
Salah satu ketua perwakilan organisasi yang sudah bekerja 14 tahun di Taiwan mengatakan pada CNA bahwa aktivitas minum minuman keras dan perkelahian di Taichung susah dihilangkan atau diberhentikan. Setiap minggu selalu saja ada perkelahian kecil yang tidak terpantau oleh polisi maupun CCTV. Hal tersebut sudah berlangsung lama, bahkan pernah ada yang meninggal.
Dari kejadian tersebut, sehingga membawa usulan didirikannya PMITP pada tahun 2019 silam. Bahkan salah satu perwakilan organisasi yang sering mengadakan acara juga mengatakan bahwa di surat izin kepolisian untuk melangsungkan acara juga sudah tertulis bahwa jika acara tersebut berujung ricuh, atau ada yang tawuran, maka organisasi akan masuk daftar hitam bahkan sang ketua akan dideportasi. Namun, ternyata perkelahian banyak terjadi di luar kegiatan atau acara tersebut.
Dalam acara dialog tersebut, salah satu perwakilan organisasi memberikan contoh bahwa organisasinya sempat mengadakan kegiatan yang dihadiri 600 orang, dan bisa mengakhiri kegiatan dengan tertib tanpa perkelahian dikarenakan pada awal acara, Arif Sulistiyo, Kepala KDEI hadir dan memberikan wejangan pada acara tersebut.
“Mereka sangat menghormati kepala KDEI, jadi kalau ada pihak KDEI yang hadir di setiap acara, mereka pasti lebih waspada untuk tidak melakukan pelanggaran seperti berkelahi atau tawuran. Jadi kami harap pihak KDEI dapat hadir di setiap kegiatan yang kami adakan untuk memberikan imbauan,” ujar salah satu perwakilan organisasi yang sudah lama aktif di Taichung.
Dalam menanggapi beberapa usualan organisasi, Tina mengatakan bahwa pihaknya akan menampung usulan tersebut dan segera membuatkan grup bersama serta rapat bersama kembali untuk mempersiapkan program Siskamling ini. Tina juga mengatakan bahwa KDEI tidak menyalahkan salah satu pihak serta tidak menuduh oknum perkelahian tersebut dipicu oleh beberapa organisasi, KDEI hanya ingin mengonfirmasi keterkaitan latar belakang yang terlibat perkelahian lalu atas informasi dari kepolisian setempat.
“KDEI di sini untuk memberikan perlindungan kepada semua WNI. Bagi yang tidak bersalah ya jangan takut. Kami menghubungi beberapa organisasi hanya untuk meminta keterangan dan menjernihkan informasi yang kami dapat. Ke depannya mari kita bersama-sama untuk menjaga kerukunan melalui program Siskamling ini agar Taichung bisa menjadi pilot project untuk daerah yang lain,” ujar Tina menjelaskan.
Di akhir acara, Muhammad Erfan, aktivis PMI dari musala Yuanlin mengusulkan kepada KDEI agar memberikan identitas atau surat keterangan khusus (SK) yang diterbitkan oleh KDEI untuk para perwakilan yang akan bertugas di Siskamling nantinya, agar jika mereka menertibkan PMI yang membuat kerusuhan, PMI tersebut menghormati perwakilan tersebut karena ada surat keterangan dari KDEI. Hal tersebut juga memudahkan pihak kepolisian untuk membedakan PMI biasa dengan PMI aktivis yang ditunjuk oleh KDEI untuk Siskamling.
