Ilustrasi paspor Indonesia (Dok. Freepik.com)
Indosuara - Gabungan Tenaga Kerja Bersolidaritas (GANAS) sarankan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei untuk meningkatkan pelayanan pembuatan paspor karena masih banyaknya pekerja migran Indonesia yang mengandalkan jasa agensi atau calo untuk memperpanjang paspor mereka.
Aktivis Ganas, Fajar mengatakan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi pekerja migran sehingga mereka sulit untuk mengurus paspor secara mandiri dan lebih memilih untuk mengandalkan calo dalam memperpanjang paspor.
"Salah satunya majikan tidak mengizinkan mereka keluar di hari kerja, bahkan ada beberapa dari mereka yang juga tidak bisa keluar di hari libur. Jika mereka ingin mengurus paspor di hari biasa maka mereka harus izin meninggalkan pekerjaan dan gaji mereka akan dipotong," kata Fajar saat dihubungi Indosuara di Taipei, Selasa.
Beberapa pekerja juga dilarang oleh perusahaan, majikan, bahkan agensi untuk mengurus paspor mereka secara mandiri, mereka diminta mengurus paspor melalui agensi. Masalah lainnya adalah banyak pekerja migran yang tidak bisa mengurus paspor mereka secara mandiri karena dokumen mereka ditahan oleh agensi, majikan, atau perusahaan.
Oleh sebab itu, menurut Fajar, harusnya KDEI harus menganggap hal ini secara serius dan meningkatkan pelayanan agar para pekerja migran bisa lebih mudah untuk membuat paspor secara mandiri. Apalagi jumlah pekerja migran Indonesia di Taiwan diperkirakan mencapai 240 ribu orang. Di mana sekitar 65 persen adalah perempuan yang bekerja di sektor informal, sisanya adalah laki-laki yang bekerja di sektor formal seperti industri manufaktur baik skala kecil maupun menengah.
"Dulu sebelum pandemi, KDEI menggelar sunday service dua kali dalam sebulan. Namun kini hanya sekali dalam sebulan. Mobile service (pelayanan keliling) juga kini jarak waktunya semakin lama," kata Fajar.
Selain itu pembayaran untuk pembayaran paspor juga hanya terbatas melalui bank Chungwha di hari kerja, hal ini juga mempersulit para pekerja migran yang tidak bisa keluar rumah atau izin kerja untuk melakukan transaksi tersebut.
Idealnya menurut Fajar, KDEI menyiapkan skema pembayaran lainnya seperti melalui minimarket seperti 7-11, Family Mart, atau OK Mart.
Para pekerja migran sudah sering menyuarakan permasalahan ini ke pihak KDEI, termasuk meminta KDEI untuk membuka kantor perwakilan di beberapa daerah di mana banyak tenaga kerja Indonesia berada seperti Taichung dan Kaoshiung.
"Kami sudah minta KDEI untuk membuka kantor perwakilan, tetapi mereka bilang ini terkendala anggaran. Seharusnya Indonesia bisa mencontoh Philipina yang mempunyai kantor MECO (Manila Economic and Culture Office) di beberapa wilayah di Taiwan. Hal ini tentu membuat teman-teman pekerja migran Indonesia semakin rentan terhadap calo," kata dia.
Dia juga mengkritik aturan KDEI Taipei yang meminta para warga untuk mengurus paspornya paling cepat tiga bulan sebelum masa paspor berakhir, padahal sebelumnya paspor dapat diurus enam bulan sebelum masa paspor berakhir. Hal ini mempersempit kesempatan para pekerja untuk mengurus paspor secara mandiri.
