Komisi Hak Asasi Manusia Nasional (NHRC). Foto diambil dari CNA.
Komisi Hak Asasi Manusia Nasional (NHRC) pada hari Kamis 9 April mendesak pemerintah Taiwan untuk menghentikan aturan baru yang melonggarkan pembatasan perekrutan pekerja rumah tangga migran karena kekhawatiran tentang hak-hak perempuan dan ketidaksetaraan kelas, tetapi pihak berwenang mengatakan aturan baru tersebut akan berlaku sesuai jadwal.
NHRC adalah badan di bawah Yuan Pengawas, badan pengawas pemerintah tertinggi Taiwan, yang bertugas memantau dan mempromosikan perlindungan hak asasi manusia.
Seperti yang dilansir dari CNA, Focus Taiwan, NHRC mendesak pemerintah untuk terlebih dahulu menunda kebijakan tersebut, melakukan tinjauan komprehensif terhadap sistem yang mengatur pekerja migran yang dipekerjakan di rumah tangga, dan "memprioritaskan penguatan layanan perawatan publik daripada mengandalkan tenaga kerja murah."
Pada pertengahan Maret, Kabinet menyetujui rencana untuk melonggarkan aturan perekrutan pekerja rumah tangga migran, memungkinkan rumah tangga dengan setidaknya satu anak di bawah 12 tahun untuk mengajukan permohonan, dengan aturan baru yang akan berlaku Senin depan sebagai bagian dari upaya untuk meringankan beban pengasuhan anak.
Keluarga yang mempekerjakan pekerja rumah tangga migran tidak hanya harus membayar upah, tetapi juga biaya jaminan pekerjaan bulanan sebesar NT$5.000, yang akan ditetapkan sebesar NT$2.000 untuk keluarga dengan kebutuhan khusus.
Komisi tersebut juga menyatakan bahwa perempuan merupakan mayoritas tenaga kerja di sektor perawatan di Taiwan, termasuk pengasuh dan pekerja penitipan anak, dan masih "belum jelas" apakah pelonggaran tersebut akan memengaruhi hak-hak kerja perempuan di pekerjaan perawatan garis depan.
Sebagai tanggapan, Kementerian Tenaga Kerja dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa mereka telah berkonsultasi secara luas dengan publik, kelompok pemangku kepentingan, dan para ahli, serta mengajukan langkah-langkah pendukung untuk menstabilkan lapangan kerja domestik, memperluas peluang pasar kerja, dan memperkuat dukungan penitipan anak publik yang ada.
Meskipun kementerian tidak secara langsung menanggapi seruan NHRC untuk menangguhkan kebijakan tersebut, mereka menegaskan kembali bahwa aturan baru akan berlaku mulai Senin depan.
