Para perawat migran dan orang-orang yang mereka rawat tampak dalam sebuah taman di Taiwan. (Foto diambil dari CNA).
Taiwan berencana menambahkan kriteria perekrutan yang adil pada evaluasi perantara pekerja migran sebagai langkah sementara menuju reformasi ketenagakerjaan yang lebih luas yang bertujuan untuk memenuhi standar hak asasi manusia internasional, termasuk larangan penahanan dokumen dan biaya penempatan.
Kementerian Tenaga Kerja mengatakan pada hari Kamis 9 April bahwa mereka berencana untuk mengubah Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan untuk melarang pemberi kerja atau perantara menahan paspor pekerja, izin kerja, atau dokumen identitas lainnya, serta mengumpulkan uang jaminan.
Ditambah lagi mewajibkan pemberi kerja di industri manufaktur dan perikanan untuk menanggung biaya perekrutan di luar negeri dan biaya terkait untuk pekerja migran dalam waktu tiga tahun.
Seperti yang dilansir dari CNA dan Taiwan News, Menteri Tenaga Kerja Hung Shen-han mengatakan model perekrutan saat ini berasal dari tahun 1990-an dan membutuhkan masa transisi, karena usaha kecil dan menengah mempekerjakan sekitar 90% pekerja migran di Taiwan.
Sistem evaluasi perantara migran, berdasarkan pedoman Kementerian Tenaga Kerja untuk lembaga jasa penempatan kerja swasta, menilai area seperti manajemen kualitas, kepatuhan terhadap peraturan, dan layanan pelanggan, dengan skor maksimal 100. Lembaga yang mendapat skor di atas 90 menerima peringkat A, sementara lembaga berkinerja terbaik dapat dibebaskan dari evaluasi.
Hung menambahkan bahwa kementerian juga sedang meninjau cara untuk menyederhanakan prosedur perekrutan langsung untuk mengurangi beban administratif, termasuk dengan memperluas pusat layanan, meskipun belum ada jadwal pasti yang ditetapkan.
Hung juga mengatakan kementerian akan menyerahkan laporan penilaian tentang usulan perbaikan kepada komite kesejahteraan sosial dan kebersihan lingkungan di parlemen dalam waktu tiga bulan, sementara amandemen hukum akan memakan waktu lebih lama. Ia menambahkan bahwa pendanaan telah dialokasikan tahun ini untuk pusat perekrutan internasional dan mendesak para anggota parlemen untuk menyetujuinya.
